Temuan Hasil Pengawasan Coklit, Bawaslu Lamsel Beri Saran Perbaikan ke KPU

Print Friendly, PDF & Email
image_pdfimage_print
LAMPUNG SELATAN, Exspost.com — Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Provinsi Lampung, sampaikan saran perbaikan atas temuan pada pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) kepada KPU Kabupaten Lamsel, Rabu 29 Maret 2023. Setidaknya ada 268 kepala keluarga jadi temuan Bawaslu yang tidak sesuai ketentuan saat Coklit beberapa waktu lalu.

Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan Bawaslu Lamsel, Ahmad Sahlan mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan bersama jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan dan Desa, pihaknya masih menemukan beberapa temuan diantaranya, 21 Kepala Keluarga yang tidak dicoklit namun ditempel stiker.

Kemudian, 9 Kepala Keluarga yang dicoklit tapi tidak ditempel stiker; 29 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tercoklit; dan 209 Pemilih yang memenuhi syarat (MS) tidak dicoklit oleh Pantarlih.

“Temuan tersebut merupakan pengawasan pemutakhiran data pemillih selama tahapan Coklit Pengawas Pemilu di 17 Kecamatan. Bawaslu telah melakukan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ahmad Sahlan, Kamis 30 Maret 2023.

Menurut Sahlan, saran perbaikan itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, memperhatikan ketentuan pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 a quo yang menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.

“Temuan itu sesuai kewenangan dan hasil pengawasan melekat atas kinerja Pantarlih, dilanjutkan dengan uji validitas. Untuk itu, kami sampaikan saran perbaikan kepada pihak KPU Lamsel,” kata dia.

Ketua Bawaslu Lampung Selatan, Hendra Fauzi

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lamsel, Hendra Fauzi mengatakan sebagai Lembaga penyelenggara pemilu harus saling bekerjasama dalam hal menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing, demi terwujudnya demokrasi pemilu.

“Tahapan coklit ini menjadi dasar bahwa nama-nama yang telah dilakukan pendataan dan penelitian, akan dinaikkan menjadi data pemilih sampai akhirnya menjadi daftar pemilih tetap (DPT),” kata dia.

Menurut Hendra, hasil pengawasan menjadi data penting untuk bahan validasi terhadap hasil Coklit yang telah dilakukan oleh pantarlih. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka akan langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini KPU.

“Yang jelas, jika ternyata ditemukan adanya kesalahan atau pelanggaran, maka sedini mungkin temuan itu harus segera diperbaiki,” ujar pria berkacamata itu.

Hendra menambahkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 220 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 a quo menyatakan ayat (1) dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN yang merugikan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN.

“Kami akan terus focus dalam pengawasan tahapan pemilu 2024. Sebagaimana tugas dan kewenangan, kami akan memastikan setiap warga mendapatkan hak politiknya yang sudah memenuhi syarat,” kata dia. MAN/RLS

banner 828x269

banner 700 × 701

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 1581x2400

banner 1581x2400

banner 1581x1700
banner 1581 x 2100